[SIM #2] UU ITE


bebaskan Ibu Prita MulyasariJagad dunia maya berguncang seiring mengalirnya kasus Prita Mulyasari, begitu banyak blogger indonesia yang menyuarakan dan mendukung Prita Mulyasari, seorang ibu dari 2 anak yang masih berumur dibawah 3 tahun. Sejak 13 mei 2009 lalu, Prita telah ditahan di LP Wanita Tangerang karena dia dituduh telah mencemarkan nama baik dari sebuah Rumah Sakit (RS).  Cerita ini berawal ketika Prita Mulyasari menulis keluhannya atas RS tersebut melalui email ke sejumlah rekannya pada media pada bulan Agustus 2008 lalu.

Tak disangka, tulisan Prita tersebar ke berbagai milis, Pihak Rumah Sakit pun telah menjawab tulisan Prita lewat milis dan memasang iklan di media cetak. Tak cukup itu, pihak RS itu juga memperkarakan Prita ke pengadilan. Prita dijerat dengan UU Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE). Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 dan dengan hukuman pada pasal 45.

Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Berawal dari sinilah, muncul dukungan2 yang bertujuan untuk membebaskan Ibu Prita Mulyasari. Tidak hanya di dunia blogging saja, bahkan di situs jejaring Facebook pun para pejuang Prita bermunculan, aspirasi kelompok perjuangan ini adalah ‘Bebaskan Ibu Prita Mulyasari dari Penjara dan Segala Tuntutan Hukum’ dengan poin:

  1. Cabut segala ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik karena sering disalahgunakan untuk membungkam hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat
  2. Keluhan/curhat ibu Prita Mulyasari thd RS Omni tidak bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
  3. Keluhan/curhat Ibu Prita Mulyasari dijamin oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. RS Omni hendaknya memberikan HAK JAWAB, bukan melakukan tuntutan perdata dan pidana atas keluhan/curhat yg dimuat di suara pembaca dan di milis-milis.

Itu hanya sebagian kasus korban dari UU ITE kita, sebenarnya jika kita telaah lagi mengenai UU ITE ini, tentunya masih banyak kekurangan2nya. Mariah kita lihat sedikit dari Pasal2 dan Ayat terkait:

Pasal 27 ayat (1) ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3) ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”

Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jikaau saya boleh memberikan sedikit tanggapan:

stop-pornografiyang Pertama, masalah kesusilaan seperti yang dilansir dalam pasal 27 ayat (1), kalau kita lihat, tentunya pasal ini menjadi pasal yang sangat mulia, yang benar2 melindungi moral bangsa kita dengan “candu” dan jeratan nafsu dunia, namun tak jelasnya definisi kesusilaan ini saya rasa bisa membuat orang2 tak bersalah justru terkena jerat UU ITE ini. Mungkin blog2 yang berisi konsultasi kesehatan reproduksi atau semacam yang mungkin bisa jadi bermanfaat bagi masyarakat, justru terkena dampak dari UU ITE ini.

yang Kedua, masalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal ini tentunya sangatlah melindungi hak2 induvidu maupun instansi, sama seperti kasus Prita Mulyasari diatas.  Namun, kalau saya lihat berdasarkan pengalaman keliling2 dan berjalan2 dari satu blog ke blog lain, sepertinya pasal ini akan membumi hanguskan dunia blog, jelas saja karena tidak banyak bogger yang mungkin bukan menghina dan mencemarkan nama baik, namun para blogger hanya ingin menyuarakan isi hati mereka, hmm… kalau saya sih ya, “marilah kita menjadi blogger yang lebih dewasa dan bertanggung jawab”.😀

menurut saya benar juga penuturan dari  suarahati[dot]blogdetik[dot]com dimana dia menuturkan:

Sebagaimana penulis pernah ungkapkan pada tulisan sebelumnya bahwa pada sebagian besar negara-negara penganut demokrasi, macam Amerika, Meksiko, pasal-pasal pidana mengenai pencemaran nama baik telah dihilangkan dan cukup dimasukkan dalam ranah perdata, yang artinya, apabila seseorang merasa telah dicemarkan namanya, maka yang bersangkutan diberikan hak untuk meminta ganti kerugian kepada pihak yang telah mencemarkan namanya.

Di Indonesia sendiri atas pasal-pasal pidana tentang pencemaran nama di dalam KUHP telah diajukan hak uji materiil (judicial review) ke mahkamah konstitusi. Sayangnya usaha ini tidak membawa hasil, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi bisa dibayangkan, pengajuan judicial review atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang saat ini telah masuk ke daftar perkara di Mahkamah Konstitusi, tanpa bermasuk untuk prejudice (berprasangka buruk), bisa ditebak hasilnya.

(Note: judicial review adalah hak mahkamah konstitusi berdasarkan permohonan pihak-pihak terkait untuk menguji apakah suatu undang-undang telah melanggar konstitusi atau tidak, sehingga bisa berakibat pembatalan atas keberlakuan isi undang-undang tersebut)

hmm., itu pendapat saya. Bagaimana dengan anda???

—-

[Download UU ITE here]

8 thoughts on “[SIM #2] UU ITE

  1. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

  2. wah, sekedar info buat yang butuh UU ITE .pdf klik aja . . .
    kebetulan aku punya filenya . . .
    tanpa bermaksud melanggar UU ITE yang berbunyi “mentransmisikan file bukan hak milik bla bla bla” maka saya sertakan sumber pada link tersebut . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s